Uritanet – Jakarta, 14 Februari 2025 Kementerian Kebudayaan resmi melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Jabatan Administrator (Eselon III), dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) dalam sebuah upacara di Graha Utama, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (14/2). Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, secara langsung memimpin prosesi pelantikan yang menandai awal tanggung jawab baru bagi para pejabat dalam menjalankan visi pemajuan kebudayaan nasional.
Lima pejabat yang dilantik dalam kesempatan ini antara lain:
1. Suaedi, Ak., M.Si. – Inspektur I, Inspektorat Jenderal
2. Mohamad Hadad, S.S.T., Ak., M.S.E. – Inspektur II, Inspektorat Jenderal
3. Purnamawati, S.E., M.M. – Kepala Bagian Manajemen Talenta, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal
4. Retno Ambarsari, S.Psi. – Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal
5. Taufik Budi Nirwanto, S.Si. – Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat II, Inspektorat Jenderal
Menekankan Kepemimpinan Inklusif dan Kolaboratif
Dalam sambutannya, Menteri Fadli menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat upaya pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam.
“Sebagai institusi yang menjaga dan mempromosikan nilai-nilai luhur bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar memastikan bahwa kebudayaan bukan hanya identitas, tetapi juga fondasi pembangunan berkelanjutan. Para pejabat yang baru dilantik memiliki peran strategis dalam menerjemahkan visi dan misi kementerian ke dalam kebijakan yang nyata, berdampak, serta berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang inklusif dan kolaboratif. Menurutnya, dalam menghadapi tantangan zaman, pejabat di lingkungan Kementerian Kebudayaan harus mampu merangkul keberagaman dan berinovasi agar kebudayaan dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun bangsa.
Efisiensi sebagai Pilar Pemajuan Kebudayaan
Selain kepemimpinan inklusif, Menteri Fadli juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan program-program kebudayaan. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan optimalisasi penggunaan anggaran agar setiap kebijakan dan program memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa setiap program tidak hanya sekadar berjalan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, efisiensi dalam setiap proses kerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemajuan kebudayaan,” tegasnya.
Menteri Fadli berharap para pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, profesionalisme, dan semangat kolaborasi.
“Kementerian Kebudayaan adalah institusi baru yang berdiri sendiri dan diharapkan menjadi motor utama dalam kemajuan kebudayaan. Dengan kerja profesional, kita bisa memastikan nilai-nilai budaya berintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga ekonomi dan pembangunan. Mari bersama-sama mewujudkan budaya Indonesia yang maju, berdaya saing, dan menjadi kebanggaan di kancah dunia,” pungkasnya.
Penguatan Ekosistem Kerja Kementerian Kebudayaan
Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam melengkapi ekosistem kerja di Kementerian Kebudayaan. Dengan struktur kepemimpinan yang semakin solid, diharapkan program-program kementerian dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung pembangunan nasional berbasis kebudayaan.
Sebagai institusi yang berperan besar dalam menjaga warisan dan identitas bangsa, Kementerian Kebudayaan diharapkan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi terciptanya kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
**Benksu