Uritanet – Jakarta, 6 November 2024, Aids Healthcare Foundation (AHF) Indonesia melalui kampanye global “Save Our Society” (SOS) mengajak negara-negara Asia untuk mengambil peran sentral dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dalam proses finalisasi WHO Pandemic Agreement. AHF menekankan pentingnya kesepakatan ini untuk mendukung kerangka kesehatan yang adil dan setara bagi semua negara, khususnya dalam kesiapsiagaan dan respon terhadap pandemi di masa mendatang.
Pengalaman Asia dalam menghadapi pandemi COVID-19 menunjukkan adanya tantangan besar dalam akses ke vaksin dan kebutuhan kesehatan lainnya, khususnya bagi negara berpenghasilan rendah dan menengah. Menurut Country Program Manager AHF Indonesia, Asep Eka Nurhidayat, Asia berada dalam posisi strategis untuk mendorong desentralisasi produksi dan akses teknologi kesehatan. “Pandemi COVID-19 mengungkapkan kesenjangan kritis dalam akses layanan kesehatan di berbagai negara. Asia memiliki kapasitas ekonomi dan teknologi yang mampu memimpin terbentuknya kerangka kerja kesehatan global yang lebih adil,” ungkap Asep.
Rekomendasi untuk WHO Pandemic Agreement
AHF dan para advokat kampanye SOS menyerukan agar kesepakatan baru ini memasukkan elemen-elemen berikut:
1. Kapasitas Produksi Regional
Pandemi telah menyoroti pentingnya fasilitas produksi regional. Perjanjian harus mendorong adanya peta jalan untuk memfasilitasi produksi vaksin, diagnostik, dan obat-obatan di negara-negara Global South melalui transfer teknologi dan pembiayaan jangka panjang.
2. Transfer Teknologi yang Tidak Terbatas
Transfer teknologi harus menjadi komponen wajib, tidak hanya terbatas pada syarat sukarela, guna memastikan negara berpenghasilan rendah dan menengah memiliki fleksibilitas yang sama dalam menangani keadaan darurat kesehatan.
3. Pembiayaan Berkelanjutan
Diperlukan komitmen finansial jangka panjang dari negara-negara maju untuk mendukung kesiapsiagaan pandemi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kontribusi sukarela dinilai tidak mencukupi.
4. Partisipasi Masyarakat Sipil
Masyarakat sipil dan pihak non-pemerintah perlu diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan guna memperkuat akuntabilitas dan legitimasi tata kelola kesehatan global.
Dengan negosiasi WHO Pandemic Agreement yang mencapai tahap kritis, AHF Indonesia berharap Asia dapat memimpin perjuangan ini demi menciptakan kesepakatan yang berdampak luas, mendorong kesetaraan, dan membangun sistem kesehatan global yang lebih siap dan tangguh untuk menghadapi krisis kesehatan di masa depan.
**Benk