Keberadaan pasal tersebut pun dinilai memunculkan polemik di kalangan masyarakat, terutama orang tua dan pemuka agama.
“Kami usulkan pada forum terhormat, agar DPD RI mendesak pemerintah untuk merevisi PP No. 28 Tahun 2024, karena tidak sejalan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terkait tujuan pendidikan nasional yang berasaskan pada budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agarma,” tegasnya.
Abdul Hakim juga mendorong agar DPD RI membentuk pansus judi online untuk mendesak pemerintah agar memberantas judi online secara efektif. Keberadaan judi online terbukti telah memunculkan berbagai permasalahan di masyarakat, mulai di lingkup keluarga dan kriminalitas.
Share Article :