Pemerintah pun seharusnya dapat melakukan verifikasi terkait kondisi kesehatan bagi calon jemaah haji yang akan beribadah. Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya pelayanan dan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi risiko atas penyakit tersebut.
“Kunjungan kami ke beberapa pelayanan kesehatan, mereka (jemaah) mengeluhkan jumlah tenaga kesehatan yang tidak proporsional dalam melayani jemaah haji berisiko tinggi. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah ke depan,” katanya.
Disamping Komite III DPD RI juga memberikan catatan terkait pemberian pelayanan jemaah haji yang tidak melalui jalur reguler.
Share Article :