Asosiasi Majelis Rakyat Papua Meminta DPDRI Dorong Proteksi Hak Politik Orang Asli Papua

“Namun kami berharap sesuai prinsip hukum lex specialis derogat lex generalis yang menghendaki perundang – undangan yang bersifat khusus, mengesampingkan perundang – undangan yang bersifat umum, maka meminta agar Pemerintah Pusat dan Komisi Pemilihan Umum RI memperhatikan dan menindaklanjuti,” papar dia.

Lanjutnya, keputusan Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua diambil dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak pada pra maupun pasca Pilkada serentak di Wilayah Papua.

“Keputusan ini atas desakan masyarakat Adat, Agama dan Perempuan Se-Wilayah Papua. Hal ini dipandang sebagai bentuk kebijakan afirmatif dan proteksi Hak Kesulungan Orang Asli Papua. Minimal OAP menjadi tuan rumah dan mengatur daerahnya dalam bingkai NKRI,” tegas dia.