“Yang diuntungkan kan pengusaha importir, sedangkan pengusaha produsen dirugikan. Pertarungannya di situ, sesama pengusaha. Jadi ada kebingungan. Seolah-olah pemerintah tidak berdaya menghadapi situasi perdagangan yang begitu kuat dari importir. Akhirnya, ketika pemerintah buat aturan yang berpihak ke produsen dalam negeri, dilawan importir, dan kalah karena tak berdaya. Akibatnya peraturannya diubah lagi,” cetusnya.
Karena itu, tegas Ristadi, pemerintah harus memastikan, jajaran pejabat di bawah Menteri, tidak menjadi bagian dari kelompok yang justru mendukung importir nakal.
“Presiden bisa saja berani, Menteri berani, tapi kalau Dirjen ke bawahnya justru ikut bermain dengan broker, akhirnya Menteri akan menyerah karena tak bisa menjalankan perintah Presiden. Artinya, pejabat pemerintahan harus kompak. Memang, pejabat bidang ekonomi itu harus berani menanggung risiko politik imbas dari hal ini. Tapi harus berani,” ujarnya.
“Kami mendorong pemerintah membuat kebijakan yang memperketat importir demi melindungi produk dalam negeri. Supaya nggak ter-PHK, dan bisa menekan pengangguran. Pemerintah jangan ratu-ragu demi kepentingan nasional dan law enforcement (penegakan hukum) tidak boleh tebang pilih,” tegasnya lagi.