Ketua DPD RI Bedah Status ‘Jakarta’ dan Poros Maritim Berbasis Industri

Share Article :

Uritanet, Subang –

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membedah soal Daerah Khusus Jakarta dan Poros Maritim Berbasis Industri. Demikian disampaikannya secara virtual dalam forum Bahtsul Masa’il Kubro yang diselenggarakan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Barat di Dayang Sumbi Hall Sari Ater Resort & Hotel Subang (7/5).

Pada acara bertemakan ‘Polemik Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dan Poros Maritim Berbasis Industri’ tersebut LaNyalla menilai posisi Jakarta setelah tak lagi menjadi Ibu Kota Negara penting untuk dibahas.

Dan Senator asal Jawa Timur itu menilai, secara umum terdapat tiga latar belakang mengapa Jakarta menjadi daerah khusus. Pertama; Jakarta memiliki kedudukan sebagai pusat perekonomian nasional.

Kedua; Jakarta akan menjadi kota global, dan Ketiga; karena Jakarta adalah kawasan aglomerasi, yang disanggah oleh Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi.

LaNyalla pun berharap, para peserta Bahtsul Masa’il dapat mendalami naskah akademik dan isi dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta tersebut. Sehingga nantinya, LBM PWNU Jawa Barat dapat menghasilkan keputusan yang tepat, sekaligus sebagai rekomendasi atas kebijakan publik tersebut.

Sedangkan terkait Jakarta sebagai Poros Maritim Berbasis Industri, LaNyalla menilai ada lima pilar kebijakan maritim yang seharusnya menjadi landasan bagi Indonesia untuk dapat menjadi poros maritim dunia.

Baca Juga :  Komisi 1 DPR Berikan Persetujuan Kepada KASAD Sebagai Panglima TNI

Kelima Pilar Kebijakan Maritim tersebut antara lain Budaya Maritim, Sumber Daya Maritim, Infrastruktur dan Konektivitas Maritim, Diplomasi Maritim dan Pertahanan Maritim, tukas LaNyalla lebih lanjut.

Dan menurutnya, hal tersebut penting untuk ditelaah apakah kelima pilar tersebut telah menjadi roadmap pembangunan maritim Indonesia atau belum. Mengingat, masih rendahnya penerimaan negara di sektor maritim.

Sementara itu, Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin yang menjadi pembicara dengan tema berbeda menjabarkan pentingnya Kedaulatan Rakyat, Pancasila dan Tantangan Global yang dihadapi Indonesia.

Bagi Sefdin, Kedaulatan Rakyat dan Pancasila, merupakan dua hal penting dalam menghadapi tantangan global. Dan dalam sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa berdasarkan naskah asli UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa ini memiliki Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan penjelmaan seluruh elemen rakyat. Yang diisi DPR yang dipilih, dan unsur daerah dan golongan yang diutus.

Dengan begitu, sistem demokrasi Indonesia menjadi sistem yang utuh dan berkecukupan, tanpa ada yang ditinggalkan, karena seluruh elemen rakyat terwakili dalam Lembaga Tertinggi Negara tersebut, lanjutnya lagi.

Baca Juga :  Andika Perkasa : Program Food Estate Perlu Perbaikan, Agar Tidak Terjadi Kerugian

Sefdin pun menilai negara akan berdaulat atas public goods, sehingga fiskal ditopang penuh PNBP, bukan tax dan royalti. Lalu juga mengedepankan ekonomi kesejahteraan dan kebersamaan, dimana koasi antara public dan private melibatkan people, melalui koperasi atau community based.

Dengan kata lain, dalam konteks kehidupan global, Sefdin menilai Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat, di mana dunia saat ini menghadapi disrupsi.

“Jadi ada dua hal utama. Pertama adalah Revolusi Teknologi, di mana di dalam ada otomasi industri, artificial intelligence dan artificial general intelligence. Kedua, yakni Perubahan Iklim, di mana terjadi ancaman bencana alam, ancaman pandemi penyakit dan ancaman ketahanan pangan,” papar Sefdin.

Oleh karenanya, dibutuhkan mitigasi yang sangat serius melalui penguatan kedaulatan negara dan model bernegara yang sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa.

“Maka, bangsa dan negara ini harus kembali ke Pancasila dan UUD 1945 naskah asli untuk selanjutnya disempurnakan dengan teknik adendum,” jelas Sefdin.

Hadir Rois Syuriah PBNU Kiai Muhammad Musthofa Aqiel, Rois Syuriah PWNU Jawa Barat Kiai Abun Bunyamin, Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Barat Kiai Juhadi Muhammad, Raja LAK Galuh Pakuan RM Evi Silviadi, Ketua LBM PWNU Jawa Barat, Kiai Zaenal Mufid, Prof Cecep Darmawan dari UPI dan sejumlah tamu undangan lainnya.

)**Tjoek

Share Article :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *