Uritanet, Jakarta-
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyoroti keharusan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Syarat ini berlaku di enam wilayah, termasuk Polda Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, dan Papua Barat.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, menegaskan pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan dalam melindungi masyarakat dari berbagai risiko.
Share Article :