“Prinsip pembentukan etika politik hendaknya berasal dari argumentasi yang rasional dengan sudut pandang yang objektif disertai fakta dan data. Sebab itu, jangan ada pesanan – pesanan tertentu,” kata John N.Palinggi (06/02) di Jakarta.
Demikian halnya, lanjut John Natan Palinggi yang juga Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN), etika politik tidak turut serta dalam kajian politik praktis. Tapi hanya memberikan penilaian objektif.
Menurut John, etika politik yang dikoreksi dan dikritisi oleh sejumlah orang itu tidak pada tempatnya.
Share Article :