Kendati demikian, Dito menerangkan pihaknya akan terus mendorong untuk menegosiasi titik temunya. Dia pun mengaku telah membaca surat yang dilayangkan salah satu pihak vendor ke pihaknya.
“Jadi surat dari vendor itu adalah mempertanyakan, ternyata setelah ditelusuri memang itu bukan merupakan yang dibayarkan dari pemerintah pusat. Itu adalah program dan juga project dari pemerintah daerah, tetapi tetap kita juga melakukan mediasi dan mendorong agar ini di Pemda ada solusi kongkrit terkait pembayaran vendor.
Share Article :