“Jangan sampai RUU DKJ justru meniadakan hak politik masyarakat Jakarta dalam memilih pemimpinnya di daerah”, ujar Sultan (06/12).
Mantan aktivis KNPI itu meminta agar DPR dan pemerintah tidak mengabaikan keberadaan jutaan masyarakat Jakarta saat ini. Masyarakat tentu memiliki kepentingan untuk menentukan siapa Gubernur yang menurut mereka layak memimpin Jakarta selanjutnya.
“Mungkin lebih demokratis jika Gubernur Jakarta dipilih secara tidak langsung melalui DPRD. Penunjukan gubernur oleh presiden dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan sosial akibat ketidakpuasan publik di Jakarta”, jelasnya dan karena Gubernur pilihan Presiden, sambungnya, cenderung bertindak politis sesuai kehendak Presiden dan Oligarki.
Share Article :