“Walaupun berbagai upaya dan kebijakan telah dijalankan oleh pemerintah, akan tetapi kita melihat bahwa keberadaan situs judi online, pinjaman online, dan asusila masih marak dan bahkan bermunculan. Oleh karena itu, kebijakan pemblokiran yang dilaksanakan pemerintah perlu untuk ditinjau kembali khususnya efektifitas dan efisiensinya bagi masyarakat,” kata Fachrul Razi.
Sementara Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni mengatakan bahwa beredar rumor penutupan situs judi online hanya sebagai pengalihan isu. Menurutnya kasus BTS di Kemenkominfo sangat luar biasa, jangan sampai rumor ini sesuai dengan fakta.
“Beredar kabar bahwa penutupan situs judi online sebagai pengalihan isu kasus BTS. Kita tahu BTS ini juga kasus yang luar biasa, namun semoga saja isu ini tidak benar,” tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Muhammad Nuh menjelaskan Kemenkominfo juga harus memberantas penipuan dalam bentuk apk. Bagaimana pun masih banyak orang-orang yang masih belum paham modus penipuan seperti ini.