“Sehingga hakikat kedaulatan rakyat benar-benar terukur dengan jelas di dalam ketatanegaraan kita. Bukan sistem bernegara yang ditentukan oleh partai politik saja. Atau oleh Presiden terpilih saja. Tetapi benar-benar sistem yang utuh. Inilah sistem majelis syuro. Yang dilekatkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara, tempat seluruh elemen dan komponen bangsa berada,” lanjut LaNyalla.
Selanjutnya dari perspektif Ke-Islaman. LaNyalla menjelaskan, secara fundamental sudah sangat jelas bahwa falsafah dasar bangsa dan negara ini menyebutkan terminologi Ketuhanan. Karena itu, sudah seharusnya dalam mengatur kehidupan rakyatnya, negara harus berpegang pada spirit ketuhanan. Sehingga kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral serta nilai agama.