Uritanet, Yogyakarta –
Proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Sudan mendapatkan apresiasi Senator RI asal Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. Dimana dalam waktu singkat, Pemerintah Indonesia bersama Tim Evakuasi, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil memulangkan WNI yang tengah berada dalam situasi peperangan di Sudan. Namun demikian, Pemerintah masih punya dua PR.
“Alhamdulillah, saudara-saudara kita yang berada di Sudan sudah tiba di Jakarta. Kita patut bersyukur atas kabar baik ini. Seluruh tim yang telah bekerja keras, seperti Kemenlu dan TNI, patut kita beri apresiasi yang tinggi. Waktunya sangat singkat tetapi mampu mengangkut dan menjamin keselamatan WNI yang jumlahnya hampir seribu. Ini menunjukkan profesionalisme pemerintah kita dalam merencanakan, mengelola, dan memiliki kemampuan diplomasi yang baik, serta eksekusi lapangan yang baik oleh TNI,” jelas Gus Hilmy ini (01/05).
Sementara PR yang dimaksud Gus Hilmy yakni Pemerintah masih memiliki kewajiban di antaranya tuntutan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Sudan.
“Ini amanat konstitusi kita untuk menjaga perdamaian dunia. Kita tidak boleh abai, terlebih kita memiliki hubungan yang baik dengan Sudan,” papar anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tersebut.
Selain itu, menurut alumni Khartoum International Institute for Arabic Language Sudan tersebut, PR selanjutnya adalah Pemerintah harus ikut memikirkan bagaimana mengevakuasi kelanjutan pendidikan mereka, usaha dan pekerjaan mereka, termasuk kepada anggota keluarga mereka.
“Bagaimana mereka yang sudah hampir selesai S1 atau S2-nya diberi kesempatan melanjutkan pendidikannya di sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Kemenlu dan Kemendikbud perlu mengkoordinasikan keberadaan dan keberlanjutan studi serta memudahkan program akselerasi agar dapat terserap di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi-perguruan tinggi,” tegasnya.
Di sisi lain, Gus Hilmy juga mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memberi mereka insentif modal agar bisa kembali membuka usahanya.
“Skema UMKM mungkin bisa diberikan. Tidak semua yang bekerja di luar negeri adalah orang-orang yang mampu secara ekonomi. Bahkan mungkin banyak yang sebaliknya. Untuk itu, Kemenaker dan pemda perlu berkoordinasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Hilmy juga menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang juga membantu pemulangan para WNI tersebut dari penampungan setelah tiba di Indonesia sampai ke daerahnya.
“Terima kasih juga patut kita sampaikan kepada kepala daerah yang bersedia menjemput warganya hingga sampai ke kampung halamannya. Seperti Gubernur Khofifah di Jawa Timur, menjemput dan menyambujt warganya. Juga beberapa daerah lain, seperti Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lainnya. Ini bentuk kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang bisa dilanjutkan untuk menuntaskan PR-PR selanjutnya,” ujar Gus Hilmy.
)***Wildan AK/Nawasanga