Uritanet, – Peringkat Indonesia sebagai negara produsen Produk Halal tersebut dinilai menjadi salah satu dari sekian banyak paradoksal dari perjalanan bangsa. Dan hal ini sebenarnya menjadi peluang bagi Himpunan Pengusaha Nahdliyin untuk menembus pasar Produk Halal dunia dengan mengembangkan Koperasi Pesantren dan Industri Mikro dan Menengah. Apalagi, salah satu tugas dari Masyarakat Ekonomi Syariah yang ada di Indonesia adalah melakukan supporting program terhadap hal ini.
“Tetapi sekali lagi, inilah salah satu dari sekian banyak paradoksal di negara ini. Oleh karena itu, saya tidak akan membahas angka-angka pertumbuhan ekonomi, PDB, atau rasio utang dan lain-lain. Karena angka-angka itu tidak saya temukan di lapangan,” katanya.
Seperti diketahui, The State of Global Islamic Economy Report melaporkan di tahun 2020 Indonesia sebagai negara produsen Produk Halal berada di peringkat kelima dunia. Namun tahun 2022 ini, posisi Indonesia terlempar di luar 10 besar. Sedangkan yang masuk 10 besar adalah negara-negara yang mayoritas penduduknya non muslim. Seperti Brazil, Amerika Serikat, juga Taiwan, demikian diungkapkan LaNyalla yang hadir secara virtual di Simposium Ekonomi Nasional Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Nahdliyin (26/11) di Surakarta.
Sebagai Ketua DPD RI, LaNyalla sudah keliling ke lebih dari 300 Kabupaten dan Kota di Indonesia. Namun, hal yang ia temukan hampir seragam. Yaitu, ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang sulit dientaskan.
“Karena itu, saya selalu berbicara tentang Peta Jalan agar kita kembali menjadi bangsa yang berdaulat, berdikari dan mandiri. Caranya, dengan membaca dan menerapkan kembali rumusan Konstitusi yang digagas para pendiri bangsa,” ujarnya.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu berharap, Himpunan Pengusaha Nahdliyin, yang dihuni kader-kader pengusaha Bumiputera untuk membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa. Apalagi, banyak tokoh NU yang terlibat dalam merumuskan lahirnya negara ini, ujarnya.
Eudah saatnya bangsa ini mengakhiri praktek over eksploitasi oleh Kapitalisme Global, yang telah menjadi satu badan dengan Oligarki Ekonomi. Karena, kemiskinan suatu negara bukan karena negara itu negara berkembang. Tetapi, karena negara tersebut terlalu dieksploitasi oleh Oligarki rakus yang bersinergi dengan Kapitalisme Global.
“Makanya mulai hari ini, mari kita tanamkan dalam pikiran kita untuk berani bangkit. Harus berani mengubah arah perjalanan perekonomian bangsa,” katanya.
Turut hadir Menteri Parekraf RI, Sandiaga Uno, Ketua Dewan Pembina DPP HPN, KH Anwar Iskandar, Ketua Umum DPP HPN, Dede Supriyadi, Direktur Panata Dipantara, Adnan Anwar, Ketua Forum Satu Bangsa, Hery Haryanto Azumi dan Para Pengusaha Nahdliyin.
)***Yuri Gharib/ Benksu