Bahwa data potensi kerawanan pangan Indonesia yang masih cukup tinggi. BPS menyebut bahwa masih terdapat sekitar 23,5 juta jiwa penduduk kita mengalami kerawanan pangan.
“Kami harap Pemerintah dan semua lembaga terkait termasuk BUMN yang ditugaskan untuk menyelesaikan agenda ketahanan pangan harus terus berkolaborasi. Dan yang tidak penting adalah pelibatan masyarakat petani”, tegasnya.
Saat ini pemerintah sudah memiliki cukup modal infrastruktur untuk mengakselerasi agenda intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dan DPD RI secara kelembagaan meminta agar investasi dan inovasi Industri pangan yang berkelanjutan menjadi prioritas pembangunan sektor riil ke di sisa kepemimpinan presiden Joko Widodo.