Uritanet, – Nama baik institusi-institusi negara harus terjaga di tengah situasi sosial, politik dan keamanan yang sedang dinamis. Apalagi dalam waktu dekat, Indonesia sedang menyiapkan diri tuan rumah pertemuan KTT G-20 yang menghadirkan negara-negara ekonomi besar dunia.
Peristiwa pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 (empat) warga sipil Papua (22/8) lalu di SP 1, Mimika Baru, kembali menjadi sorotan di tengah upaya menciptakan suasana kondisif di Tanah Papua. Dan atas nama MPR for Papua, kami telah mengagendakan pertemuan dengan jajaran Menkopolhukam dalam waktu dekat, mungkin pekan depan, demikian jelas Anggota DPD RI Dapil Papua, Yorrys Raweyai.
Persitiwa tersebut bukan sekedar kriminal biasa, ujarnya dan dugaan motif ekonomi serta korban sipil Orang Asli Papua (OAP), memerlukan pengusutan lebih jauh dan mendalam.
Nama besar institusi TNI menjadi taruhan di tengah perubahan paradigma pendekatan yang sedang digalakkan oleh Panglima TNI, Andika Perkasa.
“Sejak awal dilantik sebagai Panglima, Andika Perkasa, berulang kali menyuarakan bahwa kehadiran TNI di Papua bertujuan untuk mengajak masyarakat Papua untuk mencintai NKRI”, ujar Yorrys (5/9).
“TNI juga mengutamakan tugas sebagai pelindung dan penyelamat warga dari ancaman. Namun paradigma itu menjadi runtuh oleh ulah oknum.
Pendekatan keamanan dan ketertiban justru berbuah sebaliknya. Sebab perilaku tersebut melibatkan 6 (enam) orang oknum prajurit TNI Angkatan Darat dari Satuan Brigif 20/IJK/3/KOSTRAD”, sambung Yorrys.
Karena itu, menurut Ketua MPR for Papua ini, pembunuhan sadis ini bukanlah kriminal biasa. Dampak turunan yang ditimbulkannya begitu besar, bahkan dapat meruntuhkan gugusan kepercayaan yang sedang dibangun oleh TNI, termasuk Pemerintah.
“Terlepas dari motif kejadian yang sedang didalami oleh pihak yang berwenang, pengusutan peristiwa sadis ini perlu dibuka ke publik. Jangan sampai kejadian ini justru menambah deretan dugaan unlawfull killing atas nama institusi TNI”, tegas Yorrys.
Adapun agendakan pertemuan dengan jajaran Mengkopolhukam untuk membicarakan perihal berbagai kejadian terkini di Papua. Termasuk juga ditujukan untuk merespons situasi politik pasca lahirnya 3 (tiga) daerah Otonomi Baru di Papua.
)***