Saat ini, aturan teknis terutama pertalite belum ada sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran atau masyarakat mampu leluasa menikmati BBM subsidi. Jika aturan teknis ini disempurnakan, lanjut Senator Jakarta ini, maka penyaluran BBM bersubsidi akan lebih tepat sasaran sehingga tidak terlalu membebani APBN.
Selain itu, yang tidak kalah penting adalah efektivitas pengawasan penyaluran BBM Subsidi yaitu dengan memperkuat peran pemerintah daerah dan penegak hukum terutama dengan penggunaan IT yang paling mutakhir. Jika ada pelanggaran dalam penyaluran harus ada sanksi tegas yang menjerakan sehingga tidak berulang.
Share Article :