Uritanet, – Siapapun calon presiden yang muncul di Pilpres 2024 nanti tidak akan bisa mewujudkan janji-janji politik selama masih ada Oligarki Ekonomi. Jangan heran bila janji-janji manis untuk mewujudkan Keadilan Sosial dan Kemakmuran Rakyat yang diucapkan Capres-Cawapres tidak akan pernah terwujud. Karena yang membiayai proses munculnya pasangan Capres-Cawapres adalah Oligarki Ekonomi. Mereka ini yang mengatur kebijakan dan kekuasaan agar berpihak kepada mereka.
Tidak akan mungkin seorang Capres menghentikan Impor Garam, Impor Gula, Impor Beras dan komoditas lainnya, sementara Oligarki Ekonomi yang mendesain dan membiayai Capres tersebut adalah bagian dari Penikmat Uang Rente dari Keuntungan Impor.
Bagaimana mungkin seorang Capres akan mewujudkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Ayat 1, 2 dan 3 dimana bumi, air dan isinya dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat dan cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak dikuasai negara, bila Oligarki Ekonomi yang mendesain dan membiayai Capres tersebut adalah bagian dari penikmat Konsesi Lahan atas Sumber Daya Alam Hutan dan Tambang.
Pertanyakan kemampuan seorang Capres melakukan Re-Negosiasi kontrak-kontrak yang merugikan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, seperti Listrik dan Energi. Sementara Oligarki Ekonomi yang mendesain dan membiayai Capres tersebut adalah bagian dari penikmat dalam kontrak-kontrak tersebut.
Oligarki ekonomi dan oligarki politik mengatur permainan untuk menentukan Pimpinan Nasional bangsa ini karena adanya pasal 222 UU tentang Pemilu yang memaksa Partai Politik berkoalisi untuk memenuhi ambang batas. Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik mengatur dan mendesain siapa pemimpin nasional yang akan mereka mintakan suara dari rakyat melalui Pilpres.
Mereka yang membiayai semua proses itu dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun koalisi partai hingga biaya pemenangan dalam proses Pilpres.
Kekuasaan bangsa telah tersandera oleh oligarki ekonomi. Oleh sebab itu, oligarki ekonomi adalah musuh bersama bangsa. Dan persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah atau Presiden hari ini. Tetapi adanya kelompok yang menyandera kekuasaan untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka, yaitu oligarki ekonomi.
Oligarki Ekonomi sangat rakus menumpuk kekayaan dan menyimpan kekayaan mereka di luar negeri dan semakin membesar serta menyatu dengan Oligarki Politik. Selama Oligarki Ekonomi ini diberi ruang, apalagi untuk masuk ke dalam kekuasaan, sama saja dengan kita memberikan kepada Sosok Sangkala atau Buto yang rakus untuk berkuasa.
Tidak masalah seseorang menjadi kaya raya. Asalkan jangan sampai mengatur dan mengendalikan kebijakan negara untuk kepentingan sendiri. Silakan menjadi kaya raya, tetapi jangan gunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompok kalian. Silakan untuk kaya raya, tetapi jangan hanya empat orang di Republik ini, tetapi kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat !!!
Ini keterlaluan. Dan keterlaluan itu adalah Ketidakadilan. Dan ketidakadilan yang dibiarkan, membuat Tuhan murka. Ketidakadilan yang terjadi oleh Oligarki Ekonomi dan kemiskinan yang terjadi akibat ketidakadilan tersebut harus diselesaikan secara fundamental. Tidak bisa masalah ini diatasi dengan pendekatan yang kuratif dan karitatif. Harus dari hulunya, bukan di hilir.
Oleh karena itu, konsolidasi elemen Civil Society mutlak diperlukan sebagai bagian dari kesadaran sebagai bangsa. Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik adalah musuh utama Kedaulatan Rakyat. Maka jalan keluar Fundamental yang harus kita lakukan adalah akhiri rezim Oligarki Ekonomi dan pastikan Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan melalui Demokrasi Prosedural yang menipu.
)*** Oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti; pada Dialog Nasional Peringatan 25 Tahun Mega-Bintang bertema Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan KKN, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (5/6).