“Kami berharap agar kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi mekanisme penunjukan langsung PJ kepala daerah yang tidak akomodatif dan cenderung tidak transparan ini. Bagi masyarakat daerah, apapun alasannya, menempatkan putra daerah adalah lebih baik dan lebih utama”, ungkapnya.
Bagaimanapun, lanjutnya, seorang pemimpin di daerah setidaknya harus dikenali untuk kemudian diterima dan didukung kebijakannya oleh masyarakat. Jangan justru menghadirkan sosok yang dianggap asing dan kemudian menuai aksi penolakan di level bawah.
Share Article :