Fernando meminta Kemendagri menyadari bahwa banyaknya tuntutan pemekaran daerah sesungguhnya dilatarbelakangi oleh praktek ketidakadilan pembangunan yang selama ini terjadi, termasuk di Provinsi Kaltara.
“Pemekaran daerah itu harus dimaknai sebagai pengembangan wilayah agar warga bisa sejahtera. Pemerintah pusat jangan terlalu melihat dari aspek untung rugi belanja negara saja”, tegas Anggota Badan Sosialisasi MPR RI ini.
Share Article :