PNKN juga berharap DPD RI pro aktif dan bermitra dengan DPR RI maupun lewat Sidang MPR untuk semua kebijakan pembangunan yang sarat dengan intervensi oligarki melalui apa yang disebut korupsi politik.
“Korupsi politik merupakan bentuk korupsi yang dilakukan melalui Pemilu, Pilkada dan Peraturan Perundangan yang secara tertulis terlihat baik, padahal untuk kepentingan kelompok tertentu, khususnya oligarki,” katanya.
Demi menyelamatkan eksistensi NKRI, kewibawaan Konstitusi dan nasib rakyat kecil, PNKN dan sejumlah aliansi rakyat meminta poin-poin tersebut diperhatikan serius oleh DPD RI.
Share Article :