Perpanjang Masa Jabatan Presiden Pengkhianatan Terhadap UUD 1945

“Buktinya adalah kelangkaan dan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok yang terjadi belakangan ini,” jelas Marwan lagi.

Sebagai lembaga negara yang merupakan bagian dari MPR, DPD RI perlu melakukan Sidang MPR untuk mengevaluasi kinerja Presiden dan Wakil Presiden apakah melanggar UUD 1945 atau tidak. DPD RI dapat melakukan hal ini dengan menakar pelaksanaan RPJM dan janji-janji Presiden, khususnya yang disampaikan saat kampanye Pilpres 2914 dan 2019, paparnya.

Baca Juga :  Konsep Pemikiran Demokrasi Indonesia Dipengaruhi Demokrasi Dari Luar

“Makanya DPD RI mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab konstitusional untuk segera melakukan Sidang Umum MPR itu,” katanya.

Share Article :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *