Komite IV DPDRI Kunker ke Malut Fokus Pada Pengawasan dan Kesiapan Dalam Implementasi UU HKPD

Permintaan sosialisasi ini langsung ditindaklanjuti oleh Kakanwil DJPB Malut, Adnan Wimbyarto. “Kami tadi langsung komunikasi dan koordinasi ke pusat mengenai sosialisai UU HKPD, dan Pusat telah merespon bahwa akan segera dilakukan sosialisasi UU HKPD di provinsi Maluku Utara”, kata Adnan.

Menurut Abdul Hakim, Senator dari Lampung, anggaran merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu kami ingin mengetahui bagaimana implementasi dan implikasi UU HKPD ini terhadap keuangan daerah.