Komite IV DPDRI Kunker ke Malut Fokus Pada Pengawasan dan Kesiapan Dalam Implementasi UU HKPD

“Terkait dengan penagihan Pajak, termasuk PAP, Polda bisa membantu Pemda untuk melakukan pendampingan di dalam melakukan penagihan”, kata Alfriandri.

Pada sesi diskusi dan pendalaman, Senator asal Sulawesi Selatan, Ajiep Padindang menyoroti ketidaktaatan perusahaan-perusaaan di Maluku di dalam membayar kewajiban perpajakannya.

“Kepada Dispenda Malut, tolong dikongkritkan saja mana-mana perusahaan yang mangkir membayar kewajiban pajaknya, supaya supaya kita bisa bantu solusi bersama-sama, ada Polda juga disini, maka saya sependapat agar dilakukan pendampingan oleh Polda dalam melakukan penagihan pajak, kata Ajiep.

Baca Juga :  Anggaran Pelaksanaan Pilkada 2024 Rp.35,8 Triliun, Terancam Minim Integritas, Rendah Kepercayaan dan Legitimasi

Share Article :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *