Menurut Jusuf Sunya, spirit otonomi daerah sudah putus, yang ada spirit sentralisasi. Pemerintah pusat terkesan pilih kasih dalam memperhatikan daerah. Kami lihat hanya Bali yang mendapat perlakuan khusus dan sekarang IKN, curhat Jusuf.
“Banyak kewenangan daerah ditarik ke pusat, banyak kebijakan yang lahir seperti PEN yang bagaikan gergaji bermata dua, disatu sisi Pemda diberi alokasi-alokasi, di sisi lain persyaratannya memberatkan Pemda”, tambahnya.
Kepala Kantor Wilayah DJPB Maluku Utara, Adnan Wimbyarto mewakili Kementerian Keuangan menyampaikan permasalahan KFD di beberapa daerah yang masih rendah. KFD di daerah-daerah masih tergolong rendah, hal ini salah satunya disebabkan karena minimnya daerah yang mengoptimalkan PAD, pemanfaatan anggaran yang masih terbatas, belanja daerah yang belum fokus dan sinergi kebijakan dalam APBN dan APBD juga belum maksimal.