Artinya,lanjut dia,di Papua itu pendekatannya bukan senjata,tapi kesejahteraan. Komprehensif meliputi semua hal, sinergis mencakup semua lembaga terkait secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Sementara itu, pendekatan teknisnya adalah operasi teritorial,bukan operasi tempur.
Dalam diskusi itu,Mahfud mengatakan Andika telah menjelaskan berbagai gagasannya tentang pendekatan baru itu. Kedua adalah soal pelanggaran HAM berat yang melibatkan TNI. Salah satunya,adalah kasus Paniai yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan baru diumumkan pada Juli lalu.
“Yang menyangkut TNI ini nanti bapak Panglima akan berkoordinasi dengan kita. Pokoknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Baik prosedurnya maupun pembuktiannya nanti akan dianalisis akan kita selesaikan,koordinasi Panglima, bersama Kemenko dan Kejaksaan Agung pastinya,”kata Mahfud.
Jendral TNI Andika Perkasa berjanji akan menjelaskan secara lebih jelas saat ia berkunjung ke Papua nanti. “Saya menggunakan dasar hukum yang memang sudah dikeluarkan pemerintah. Dan itu nanti secara detail akan saya jelaskan pada saat saya di Papua minggu depan,”kata Panglima TNI,Jendral TNI Andika Perkasa.
(Git/Polhukam)