Keberadaan DPD dan DPR merupakan kearifan demokrasi khas Indonesia, yang merupakan gabungan racikan berbasis kewilayahan dan kependudukan.
Beliau menyampaikan bahwa DPD bertugas di daerah, dan bersidang di Jakarta, sementara DPR bertugas di Jakarta, dan reses ke daerah. Dengan demikian diharapkan program program pembangunan di Indonesia dapat berjalan seimbang, adil dan merata, baik dari perspektif kewilayahan maupun kependudukan.
Daerah yang penduduknya sedikit, tetapi dengan wilayah dan sumber daya alam yang kaya, misalnya Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Riau Kepulauan, Papua dan Kalimantan, perlu mendapatkan alokasi kue pembangunan dan perhatian yang sama dengan Pulau Jawa – Bali atau Sumatera, yang penduduknya lebih padat, luas wilayah lebih kecil, serta kekayaan alam lebih sedikit.