Akhirnya Kementerian Hukum dan HAM dibentuk agar penegakan hukum dilakukan berbarengan dengan penegakan HAM. Kepastian hukum ditegakkan, tetapi nyatanya kadangkala keputusan hukum itu tidak otomatis menghasilkan keadilan demi menegakkan HAM.
Dan juga Komnas HAM dibentuk untuk serta merta menegakkan HAM. Kepastian HAM diteriakkan, tetapi nahasnya kewajiban asasi manusia (KAM) untuk mentaati aparat polisi diabaikan. Lengkapnya, HAM dan KAM haruslah selaras!
Baca juga : Spirit Membangun Peradaban
Di bidang penyelenggaraan negara, tuntutan aspirasi masyarakat jauh melampaui kecepatan birokrasi untuk mengejar dan meladeninya, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Energi negara terkuras untuk meladeni berbagai tuntutan dari sejumlah kecil kelompok masyarakat, padahal bagian terbesar rakyat kita mempunyai banyak kebutuhan mendasar yang sangat perlu dipenuhi.