Pada momentum tersebut, saya juga menerima banyak pesan langsung dari elemen pekerja, masyarakat, hingga korporasi, yang menyampaikan kepedulian mendalam terhadap perjuangan kaum buruh kita. Partai Demokrat sendiri mencoba mencarikan titik temu antara kepentingan dunia usaha dan investasi, dengan kepentingan kaum buruh dan pekerja nasional. Hak-hak kaum pekerja tidak boleh dikorbankan begitu saja.
Karena itu, sejak awal saya sampaikan kepada para Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI yang mengawal pembahasan UU Ciptaker, bahwa orientasi pembangunan ekonomi harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (social justice). Karena itu, pasal-pasal terkait aturan ketenagakerjaan, harus bisa mengakomodasi aspirasi para pekerja kita. Jika memang ada perbedaan pendapat, maka ruang ‘dialog Tripartit’ mutlak dilakukan.