Selamat Bekerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Kaltara

Uritanet, – Selamat bekerja kepada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kalimantan Utara, ujar Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga ditengah–tengah kesibukannya pada masa sidang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), (13/4).

Sebagaimana diketahui, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang telah membentuk susunan baru TGUPP Kaltara tahun anggaran 2022. Ada sejumlah perubahan susunan keanggotaan TGUPP Kaltara. Kini Ketua TGUPP Kaltara dijabat oleh Dr. Bastian Lubis.

Fernando mengucapkan selamat bekerja kepada TGUPP Kaltara dibawah komando Ketua yang baru Pak Bastian Lubis, seraya memberikan dua catatan agar tercipta peningkatan kinerja pada Pemerintah Provinsi Kaltara.

Baca Juga :  Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum, Senator Papua Barat : Papua Butuh Kebijakan Rekrutmen Tenaga Kerja

“Dengan susunan keanggotaan TGUPP yang baru ini, kami berharap adanya peningkatan kinerja Pemprov Kaltara terutama yang terkait dengan berbagai mega Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kaltara. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Pemprov Kaltara harus optimal dalam mengawal PSN”, ungkapnya.

Ditambahkannya, ada dua catatan penting darinya yang dialamatkan kepada TGUPP yang baru terbentuk ini. Pertama, lanjut Fernando, TGUPP segera menyusun program skala prioritas untuk satu tahun kedepan.

“TGUPP harus mampu dengan cepat membaca situasi sosial, politik dan ekonomi yang kemudian memungkinkan Gubernur Kaltara merumuskan kebijakan yang komprehensif sesuai janji kampanye lalu. Maka merumuskan skala prioritas ini menjadi penting”, kata Fernando.

Catatan kedua, Fernando melanjutkan, yaitu keberadaan TGUPP ini harus mampu memperkuat koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara sehingga berbagai kebijakan Gubernur bisa cepat dieksekusi dan terimplementasi dengan baik di lapangan.

Baca Juga :  Karo PHM Setjen DPD RI Beri Pemahaman Mahasiswa UMP Konstruksi Bernegara dan Berdirinya DPD RI

“TGUPP harus membantu OPD melalui berbagai masukan, juga memfasilitasi koordinasi sesama OPD agar tidak ada yang macet dalam perumusan kebijakan Gubernur. Jadi ya sesuai nama dan tujuannya, harus mempercepat, jangan malah sebaliknya, jangan pula nanti malah dituduh menghambat”, tegas anggota Badan Sosialisasi MPR RI ini.

)**Nawasanga/ PressRoomDPDRI

Share Article :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *