Uritanet – Jakarta Maret 2026 Dinamika mobilitas global yang kian tinggi mendorong penguatan sistem keimigrasian Indonesia, khususnya dalam aspek keamanan dan selektivitas. Pengamat kebijakan publik Said Bakhri menilai, pendekatan yang lebih tegas dan terukur menjadi kebutuhan dalam menjaga kedaulatan negara.
Menurut Said, posisi Direktorat Jenderal Imigrasi tidak sekadar sebagai institusi pelayanan, melainkan juga memiliki peran strategis sebagai penjaga pintu masuk negara. Dari fungsi tersebut, negara memiliki kendali penuh untuk menentukan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.
“Imigrasi adalah benteng awal negara. Di sinilah proses penyaringan dilakukan, terutama terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional,” ujarnya.
Dalam konteks ini, figur kepemimpinan di sektor keimigrasian dinilai krusial. Said memandang Hendarsam Marantoko memiliki kapasitas untuk memperkuat arah kebijakan yang lebih berorientasi pada keamanan, tanpa mengesampingkan fungsi pelayanan publik.
Ia menekankan bahwa prinsip selektivitas harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan keimigrasian. Pendekatan ini dinilai penting agar keterbukaan terhadap warga negara asing tetap berjalan, namun dengan kontrol yang ketat dan berbasis kepentingan nasional.
Di sisi lain, fungsi pelayanan terhadap WNI maupun WNA tetap harus dijalankan secara profesional dan proporsional. Said mengingatkan agar orientasi pelayanan tidak semata-mata berfokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan dan keamanan.
“Harus ada keseimbangan antara keterbukaan dan kewaspadaan. Kita tidak bisa menutup diri, tetapi juga tidak boleh lengah,” tegasnya.
Selain fungsi pengawasan, peran imigrasi sebagai fasilitator pembangunan juga tetap relevan, terutama dalam mendukung sektor pariwisata dan investasi. Namun demikian, seluruh kebijakan tetap harus berada dalam kerangka besar kepentingan nasional.
Said juga menyoroti pentingnya sinergi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan pemerintah pusat, khususnya Presiden, guna memastikan arah kebijakan berjalan konsisten dan efektif.
Dengan latar belakang hukum yang kuat, Hendarsam dinilai memiliki peluang untuk mendorong penguatan regulasi, penegakan aturan, serta sistem pengawasan yang lebih adaptif terhadap tantangan global ke depan.
**Benksu