Uritanet – Jakarta, 12 Februari 2026 – Di balik butiran garam yang setiap hari hadir di meja makan dan menjadi bahan baku industri, tersimpan pekerjaan besar yang tengah dikejar pemerintah. Targetnya tak tanggung-tanggung: swasembada garam nasional pada 2027.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini tengah mempercepat langkah. Bukan hanya untuk mengurangi impor, tetapi juga untuk mengangkat kesejahteraan sekitar 25 ribu petambak garam di berbagai daerah pesisir Indonesia.
“Tujuan kita bukan hanya swasembada, tapi juga bagaimana petambak bisa lebih sejahtera,” ujar Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, dalam Talkshow Bincang Bahari di Jakarta, Kamis (12/2).
Kesenjangan 3 Juta Ton
Indonesia membutuhkan sekitar 4,9 hingga 5,2 juta ton garam per tahun. Namun produksi nasional rata-rata masih berada di angka 2 juta ton dan cenderung fluktuatif, tergantung cuaca. Artinya, terdapat kesenjangan hampir 3 juta ton yang masih harus ditutup, sebagian besar melalui impor.
Ketergantungan ini terutama terjadi pada garam industri, seperti untuk kebutuhan chlor alkali plant (CAP), aneka pangan, hingga farmasi. Industri mensyaratkan kadar NaCl minimal 97 persen, bahkan hingga 99 persen untuk farmasi. Sementara itu, garam rakyat rata-rata baru mencapai sekitar 94 persen. Padahal untuk garam konsumsi, Indonesia sudah swasembada sejak 2012. Tantangan sesungguhnya ada pada kualitas dan konsistensi produksi untuk industri.
Lima Bulan Panas, Setahun Harapan
Di banyak sentra garam, produksi masih sangat bergantung pada musim kemarau yang hanya berlangsung lima hingga enam bulan dalam setahun.
Metode tradisional yang digunakan petambak membuat hasil produksi mudah terpengaruh cuaca. Ketika musim hujan datang lebih panjang, produksi turun drastis. Saat kemarau optimal, hasil melimpah.
Fluktuasi inilah yang membuat pasokan dalam negeri belum stabil. Di sisi lain, keragaman kapasitas petambak juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan puluhan ribu pelaku usaha kecil yang tersebar di berbagai wilayah, standar kualitas belum sepenuhnya seragam.
Tiga Strategi Menuju 2027
Untuk menjawab tantangan tersebut, KKP menyiapkan tiga strategi utama.
Pertama, ekstensifikasi atau pembukaan tambak baru yang dirancang sejak awal untuk menghasilkan garam berkualitas industri.
Kedua, intensifikasi, yakni meningkatkan produktivitas dan mutu pada tambak yang sudah ada. Langkah ini mencakup perbaikan tata kelola lahan, peningkatan sarana prasarana, serta pembinaan kualitas produksi. Namun, ketersediaan lahan yang sesuai dan memiliki status legal jelas menjadi salah satu kendala.
Ketiga, pengembangan teknologi produksi. Pemerintah bersama PT Garam akan mendorong penggunaan teknologi modern agar produksi lebih stabil, tidak terlalu bergantung pada cuaca, dan mampu memenuhi spesifikasi industri.
Pendekatan ini dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir—mulai dari regulasi, pra-produksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran.
“Ini satu kesatuan yang dikerjakan pemerintah. Tidak hanya mengejar produksi, tapi bagaimana regulasi dan sistemnya bisa meningkatkan produksi sekaligus menyejahterakan petambak,” kata Frista.
Dari Impor ke Kemandirian
Target swasembada 2027 bukan sekadar soal angka produksi. Lebih dari itu, ia menjadi simbol kemandirian industri nasional dan penguatan ekonomi pesisir. Jika strategi berjalan sesuai rencana, Indonesia tak hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai tambah di sektor pergaraman.
Tambak-tambak tradisional yang dulu bergantung penuh pada matahari perlahan akan bertransformasi dengan sentuhan teknologi.
Di tengah dinamika cuaca dan tuntutan industri yang semakin tinggi, perjalanan menuju swasembada garam menjadi cerita tentang adaptasi—bagaimana sektor tradisional berbenah untuk menjawab kebutuhan zaman.
Dan dari pesisir-pesisir Nusantara, harapan itu kini mulai dikristalkan.
**Benksu