Uritanet – Jakarta Desember 2025 Di tengah meningkatnya euforia terhadap komoditas strategis seperti nikel dan mineral lainnya, Indonesia diingatkan agar tidak kembali terjebak dalam siklus lama ketergantungan sumber daya alam.
Pengamat politik dan ekonomi Partai Gerindra sekaligus Komisaris PT Pelindo, Arief Poyuono, menilai lonjakan sektor ekstraktif tanpa penguatan kelembagaan berisiko memunculkan kembali gejala Dutch Disease dalam perekonomian nasional.
Menurut Arief, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa boom komoditas kerap menghadirkan pertumbuhan semu. Ketika harga global jatuh, struktur ekonomi yang tidak terdiversifikasi justru meninggalkan kerentanan jangka panjang.
“Indonesia sangat kuat dalam eksploitasi, tetapi masih lemah dalam mengelola hasilnya secara strategis dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
Ia menjelaskan, Dutch Disease merupakan fenomena ekonomi di mana limpahan devisa dari sektor sumber daya alam mendorong penguatan nilai tukar, sehingga melemahkan daya saing sektor manufaktur dan industri bernilai tambah. Kondisi ini, menurutnya, pernah dialami sejumlah negara kaya sumber daya seperti Nigeria dan Venezuela, dan berpotensi terulang di Indonesia jika tidak diantisipasi secara institusional.
Arief menyoroti praktik pengelolaan sumber daya alam yang masih bertumpu pada logika perizinan dan rente jangka pendek. Padahal, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan peran negara sebagai pengelola aktif kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.
“Dalam praktiknya, negara sering kali hanya menjadi pemberi izin, bukan pengelola strategis,” katanya.
Ia juga menilai Indonesia belum memiliki instrumen yang efektif untuk menahan limpahan pendapatan sumber daya alam dan mengonversinya menjadi modal produktif lintas generasi. Berbeda dengan Norwegia atau Botswana yang memiliki mekanisme pengelolaan terintegrasi, Indonesia masih sangat bergantung pada APBN yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Dalam konteks tersebut, Arief memandang pembentukan Danantara sebagai upaya struktural negara untuk keluar dari jebakan ekonomi berbasis sumber daya. Ia menilai lembaga tersebut dirancang tidak hanya sebagai pengelola aset, tetapi juga sebagai instrumen untuk menstabilkan ekonomi, mengarahkan investasi ke sektor produktif, dan memperkuat peran negara dalam pengelolaan kekayaan nasional.
Meski demikian, Arief mengingatkan pentingnya tata kelola yang kuat dan transparan. Ia menekankan perlunya independensi pengelola, akuntabilitas publik, serta pengawasan ketat agar lembaga tersebut tidak terjebak dalam politisasi atau konsentrasi kekuasaan ekonomi.
“Dutch Disease bukan takdir, melainkan akibat dari pilihan kebijakan. Negara bisa terus mengulang pola lama, atau membangun institusi kuat yang mampu mengamankan kesejahteraan jangka panjang,” ujarnya.
Arief menutup dengan menyatakan bahwa pembentukan Danantara di era pemerintahan Prabowo Subianto merupakan momentum bagi Indonesia untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan memastikan kekayaan alam benar-benar menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
**Benksu