Uritanet – Jakarta Desember 2025 Di tengah derasnya arus informasi digital yang nyaris tanpa jeda, upaya menjaga keamanan tak lagi hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga di ruang maya. Direktorat Siber (Ditsiber) Polda Metro Jaya kembali menunjukkan peran strategisnya melalui patroli siber yang berhasil mendeteksi dan menggagalkan rencana provokasi kerusuhan di Jakarta menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, Desember 2025.
Keberhasilan tersebut mendapat perhatian dari pemerhati sosial politik, Surya Fermana, yang menilai langkah Ditsiber sebagai contoh nyata bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk melindungi ruang publik. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan aparat bukan semata penegakan hukum, melainkan bagian dari upaya pencegahan agar aspirasi masyarakat tetap tersalurkan secara damai.
“Yang patut diapresiasi adalah kerja senyap ini. Masyarakat mungkin tidak melihat prosesnya, tapi dampaknya sangat besar karena potensi kekacauan bisa dicegah sejak awal,” ujar Surya Fermana dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).
Kasus ini bermula dari aktivitas patroli siber rutin yang dilakukan Ditsiber Polda Metro Jaya. Dari hasil pemantauan tersebut, petugas menemukan percakapan dan konten provokatif yang mengarah pada rencana kekerasan.
Penelusuran berlanjut hingga akhirnya tiga orang diamankan pada 8 Desember 2025 di Jakarta Pusat, Bekasi, dan Bandung.
Dari pengungkapan tersebut, aparat menemukan sejumlah barang bukti berupa enam bom molotov yang diduga akan digunakan saat aksi demonstrasi. Fakta ini menjadi pengingat bahwa ancaman keamanan di era digital kerap berawal dari ruang virtual sebelum berwujud di dunia nyata.
Surya menjelaskan, fenomena ini menunjukkan pentingnya pendekatan Intelligence-Led Policing (ILP), di mana data dan analisis intelijen menjadi dasar utama pengambilan keputusan. Melalui pemanfaatan Open Source Intelligence (OSINT), aparat dapat membaca pola, memetakan risiko, dan mengambil langkah pencegahan secara terukur.
“Keamanan hari ini tidak bisa hanya menunggu kejadian. Dunia digital bergerak cepat, dan aparat juga harus bergerak dengan cara yang cerdas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti meningkatnya tantangan keamanan siber di Indonesia sepanjang 2025, di mana aktivitas kejahatan digital dan konten provokatif terus mengalami peningkatan.
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut kolaborasi yang lebih luas antara aparat, pemerintah, platform digital, dan masyarakat.
“Keamanan ruang digital bukan hanya tanggung jawab negara. Literasi digital masyarakat menjadi kunci agar media sosial tidak disalahgunakan untuk menyebar kebencian dan provokasi,” kata Surya.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar isu-isu sosial, termasuk perjuangan HAM, tetap dijaga kemurniannya sebagai ruang dialog dan penyampaian aspirasi secara damai. Menurutnya, upaya pengamanan yang dilakukan aparat justru bertujuan melindungi hak masyarakat untuk berekspresi tanpa ancaman kekerasan.
Ke depan, Surya mendorong penguatan sistem keamanan siber nasional, termasuk kerja sama internasional dan edukasi publik. Ia optimistis, dengan pendekatan yang tepat dan partisipasi bersama, ruang digital dapat menjadi sarana yang aman, produktif, dan beradab bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Ketika ancaman bisa dicegah sebelum terjadi, di situlah negara hadir dengan cara yang paling bermakna,” pungkasnya.
**
