Mataram (Uritanet) :
Kekeringan yang melanda hampir seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) kini menjadi sorotan tajam Senator asal NTB, Mirah Midadan Fahmid. Ia menegaskan, lambannya penetapan status tanggap darurat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berpotensi memperburuk kondisi sosial, ekonomi, hingga psikologis masyarakat yang sedang berjuang menghadapi krisis air.
Hingga kini, BPBD NTB belum menerbitkan SK Tanggap Darurat, dengan alasan masih menunggu laporan resmi dari kabupaten/kota terdampak. Padahal, data BMKG menunjukkan, sejumlah wilayah seperti Kecamatan Lape dan Rhee di Kabupaten Sumbawa sudah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) lebih dari 61–77 hari, masuk kategori kekeringan ekstrem.
Senator Mirah menilai, keterlambatan penetapan SK ini sama saja dengan menunda hak masyarakat untuk segera mendapatkan bantuan.
“Kekeringan adalah bencana yang langsung dirasakan rakyat kecil, terutama petani dan peternak. Jika pemerintah terlalu lama menunggu, kerugian akan semakin besar. Rakyat tidak bisa dibiarkan dalam ketidakpastian,” tegas Mirah.
SK Tanggap Darurat: Kunci Dana BTT Bisa Cair
Menurutnya, SK Tanggap Darurat bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan pintu masuk bagi pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sangat dibutuhkan untuk menyalurkan air bersih, bantuan pangan, hingga kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan.
Mirah juga menyoroti lemahnya infrastruktur air di NTB, terutama di desa-desa yang tidak memiliki sumur bor, jaringan PDAM, maupun alternatif sumber air.
“Krisis air ini bukan semata akibat cuaca ekstrem, tapi juga akibat minimnya infrastruktur dasar. Pemerintah harus hadir dengan solusi jangka pendek berupa distribusi air bersih, dan jangka panjang dengan pembangunan sumur bor serta jaringan air yang berkelanjutan,” ujarnya.
Rakyat Butuh Aksi Nyata
Lebih jauh, Mirah meminta BPBD dan Pemprov NTB segera meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota agar laporan cepat tersampaikan.
“Administrasi jangan menjadi alasan keterlambatan. Jika kondisi sudah darurat, segera tetapkan. Jangan biarkan masyarakat makin terpuruk hanya karena menunggu dokumen,” imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama multipihak, termasuk peran swasta, NGO, hingga lembaga masyarakat, untuk ikut turun tangan dalam distribusi air, edukasi penghematan, hingga pembangunan sarana berkelanjutan.
Menutup pernyataannya, Mirah menegaskan bahwa NTB adalah wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap krisis air, sehingga dibutuhkan strategi mitigasi permanen, bukan sekadar reaktif ketika musim kemarau datang.
“Setiap tahun rakyat NTB selalu dihadapkan pada krisis air bersih. Sudah saatnya kita menyiapkan strategi jangka panjang agar generasi mendatang tidak mewarisi masalah yang sama,” tandasnya.
Pernyataan Senator Mirah Midadan adalah alarm keras agar pemerintah tidak lagi menunda penetapan status darurat. Karena bagi masyarakat, setiap hari tanpa air adalah derita nyata. Saatnya pemerintah bergerak cepat, bukan sekadar menunggu laporan, melainkan menghadirkan solusi.
Air adalah kehidupan, dan penanganannya bukan sekadar administrasi, melainkan tanggung jawab kemanusiaan.
)*** Tjoek / Foto Istimewa