Jakarta (Uritanet) :
Isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo kembali memantik kontroversi politik nasional. Kali ini, tudingan liar itu diarahkan kepada Partai Demokrat, disebut-sebut sebagai “partai biru” yang diduga berada di balik pengembusan isu sensitif tersebut.
Namun, respons Demokrat tegas dan terang: mereka menolak dikaitkan dan menyebut tuduhan itu sebagai bentuk fitnah politik yang membahayakan demokrasi.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Iman Adinugraha, menyatakan dengan lantang bahwa partainya tidak memiliki keterlibatan sedikit pun dalam isu yang ia sebut sebagai “rekayasa politik yang tidak bertanggung jawab”.
“Sebagai institusi politik yang menjunjung tinggi demokrasi, kami menolak dengan tegas tuduhan tanpa dasar yang tidak disertai bukti hukum. Ini bukan hanya serangan ke Partai Demokrat, tapi juga ke akal sehat publik,” tegas Iman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Iman yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi dan Anggota Komisi VII DPR RI menilai tudingan tersebut sengaja dilempar untuk memecah belah masyarakat menjelang tahun politik. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh manuver politik yang menyusup melalui media sosial dan potongan-potongan narasi tanpa konfirmasi.
Tuduhan “Partai Biru” dan Narasi Gimmick
Istilah “partai biru” mencuat setelah Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan, dalam wawancara di Kompas TV, menyarankan publik untuk “melihat warna baju yang dikenakan”. Saat itu, ia memakai baju biru. Spekulasi publik pun mengarah ke Partai Demokrat—satu-satunya partai besar yang identik dengan warna biru.
Menanggapi hal itu, Iman menyebut penggunaan istilah tersebut sebagai bentuk provokasi murahan.
“Kami menolak keras upaya framing negatif terhadap Demokrat. Jangan kait-kaitkan kami dengan isu yang tidak kami mulai. Ini cara-cara tidak sehat dalam berpolitik,” ujarnya.
Sikap Tegas AHY: “Itu Fitnah Besar!”
Pernyataan Iman menguatkan sikap resmi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Saat kunjungan kerja ke Lombok Barat, Minggu (27/7/2025), AHY menyatakan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah besar dan bertujuan memecah belah keharmonisan politik nasional.
“Itu fitnah, fitnah besar. Jangan rusak demokrasi kita dengan menyebar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegas AHY.
Sikap serupa juga disuarakan oleh para petinggi partai, termasuk Wakil Ketua Umum Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Ketua Dewan Kehormatan Hinca Pandjaitan, yang kompak mengecam upaya politisasi fitnah sebagai senjata kampanye.
Iman Adinugraha menegaskan bahwa Partai Demokrat sedang fokus pada kerja nyata di akar rumput. Energi partai sepenuhnya diarahkan untuk membantu masyarakat, bukan ikut larut dalam drama politik yang tidak produktif.
“Kami turun langsung ke lapangan, membantu rakyat. Bukan pencipta drama di medsos. Jangan tarik kami ke lumpur fitnah,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk cerdas memilah informasi dan tidak terseret arus provokasi yang dibungkus narasi politik.
“Jangan karena beda pilihan politik lalu saling serang dengan isu sampah. Demokrasi harus dijaga dengan cara bermartabat dan beradab,” tutupnya.
Fitnah Boleh Dilempar, Tapi Fakta Tak Bisa Dibungkam
Isu ijazah palsu adalah topik sensitif yang menyentuh integritas pemimpin bangsa. Namun menjadikannya alat serangan politik dengan narasi tanpa dasar justru mencederai logika sehat publik. Partai Demokrat, melalui sikap tegas Iman Adinugraha dan AHY, menunjukkan bahwa mereka memilih jalur lurus: membangun, bukan menjatuhkan.
Sebab dalam politik yang sehat, integritas lebih penting daripada popularitas instan. Dan rakyat Indonesia layak mendapatkan narasi yang benar, bukan bumbu politik yang mengelabui.
Di tengah badai isu dan permainan opini, kebenaran tetap punya cara untuk bersinar. Dan Partai Demokrat, dengan langkah yang tenang dan tegas, memilih berdiri di sisi yang benar: bersama rakyat, menjaga martabat demokrasi.
)**Tjoek / Foto Istimewa
