Bandung (Uritanet) :
Di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi, Jawa Barat mengalami transformasi ekonomi yang signifikan dengan strategi desentralisasi berbasis 5 Kantor Gubernur Wilayah (KGW). Dengan memperkuat seluruh potensi ekonomi serta potensi lainnya di setiap wilayah, Dedi Mulyadi berupaya menciptakan pemerataan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Jika kebijakan ini terus berlanjut, Jawa Barat dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mengelola pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif.
Jawa Barat merupakan provinsi dengan keberagaman budaya dan potensi ekonomi yang besar. Di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi – KDM), pendekatan ekonomi berbasis wilayah menjadi strategi utama untuk mendorong pertumbuhan yang merata. Dengan membagi provinsi ini ke dalam lima Kantor Gubernur Wilayah (KGW), KDM berupaya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih terdesentralisasi.
Desentralisasi Ekonomi melalui Lima KGW
KDM membangun konsep ekonomi berdasarkan lima wilayah utama:
1. KGW Sunda Kulon – Meliputi Depok, Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi. Kawasan ini memiliki potensi industri dan pariwisata yang kuat, terutama dengan keberadaan Puncak dan Bogor sebagai destinasi wisata unggulan.
2. KGW Sunda Kidul (Pakidulan) – Meliputi Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Wilayah ini berfokus pada pengembangan pertanian, perikanan, dan pariwisata pesisir yang memiliki potensi ekspor besar.
3. KGW Sunda Wetan – Meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Dengan posisi strategis sebagai pintu gerbang ke Jawa Tengah, kawasan ini memiliki potensi besar dalam sektor industri, perdagangan, dan pelabuhan.
4. KGW Sunda Kaler – Meliputi Purwakarta, Subang, Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Wilayah ini menjadi pusat industri manufaktur dan logistik, menopang kebutuhan ekonomi nasional.
5. Sunda Priangan (Pusat) – meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi kreatif, Bandung menjadi episentrum inovasi, pendidikan, dan teknologi.
Dedi Mulyadi menerapkan kebijakan pembangunan yang tidak lagi terpusat di Bandung, melainkan merata di lima wilayah utama. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan akses transportasi, menjadi prioritas utama untuk mempercepat konektivitas antar-KGB.
Selain itu, setiap KGB juga ditargetkan untuk memiliki pusat ekonomi yang kuat sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, KGW Sunda Wetan dioptimalkan sebagai kawasan industri dan perdagangan, sementara KGW Sunda Kidul fokus pada agrowisata dan perikanan.
Dampak Ekonomi Kebijakan Desentralisasi
Dengan pembagian lima wilayah ini, diharapkan perekonomian Jawa Barat tidak lagi bergantung pada Bandung sebagai pusat utama. Sebaliknya, setiap KGW menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat secara keseluruhan.
Kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di daerah-daerah, sehingga dapat mengurangi urbanisasi ke kota besar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing wilayah.
)**Tjoek