Yogyakarta (Uritanet) :
Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Hoegeng Iman Santoso adalah sosok yang hingga kini dikenang sebagai simbol integritas dan profesionalisme di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam konteks reformasi Polri, keteladanan Hoegeng menjadi cermin bagi generasi penerus untuk membangun institusi yang independen, bersih, dan profesional.
Jenderal Hoegeng bukan sekadar legenda, tetapi bukti nyata bahwa kepolisian yang bersih dan profesional bisa diwujudkan. Keteladanannya harus menjadi inspirasi bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Reformasi Polri bukan hanya tuntutan, tetapi sebuah keharusan agar institusi ini benar-benar menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.
Dengan meneladani Hoegeng, Polri bisa menjadi institusi yang tidak hanya profesional, tetapi juga dicintai oleh rakyat. Reformasi bukan hanya soal perubahan struktural, tetapi juga perubahan budaya kerja yang berlandaskan integritas, transparansi, dan keadilan.
Sejarah mencatat, Hoegeng menjabat sebagai Kapolri dari 1968 hingga 1971. Dalam kurun waktu tersebut, ia menunjukkan bahwa seorang polisi dapat menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi tanpa tergoda oleh korupsi, kolusi, atau nepotisme.
Julukan “Polisi Jujur Terakhir” yang melekat padanya bukan tanpa alasan. Hoegeng berani menolak suap, menindak tegas kejahatan, dan menolak segala bentuk intervensi politik dalam tugasnya.
Salah satu contoh ketegasan Hoegeng adalah saat ia membongkar kasus penyelundupan besar yang melibatkan pejabat tinggi. Ia tidak segan untuk menindak siapapun yang melanggar hukum, meskipun berisiko terhadap jabatannya sendiri.
Sikap tegas ini akhirnya membuat masa jabatannya sebagai Kapolri berakhir lebih cepat karena dinilai terlalu berani dan sulit dikendalikan oleh kepentingan tertentu.
Hoegeng dan Reformasi Polri
Reformasi Polri menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tuntutan masyarakat akan institusi kepolisian yang profesional dan humanis.
Dalam seminar nasional yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa keteladanan Hoegeng harus menjadi inspirasi utama dalam upaya reformasi Polri.
Reformasi ini mencakup beberapa aspek utama, antara lain:
Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas, dimana Polri harus mencontoh kepemimpinan Hoegeng yang transparan dan bebas dari kepentingan politik. Setiap anggota kepolisian wajib menjunjung tinggi kode etik dan menghindari penyalahgunaan wewenang.
Pemisahan Polri dari Pengaruh Politik. Yakni salah satu amanat reformasi 1998 adalah memastikan Polri independen dan tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis. Hoegeng telah menunjukkan bahwa polisi harus berdiri di atas hukum dan tidak boleh tunduk pada tekanan politik.
Pendekatan Humanis dan Dekat dengan Masyarakat. Dimana Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan turut menyoroti pentingnya polisi yang mampu memberikan rasa aman tanpa menimbulkan ketakutan. Hoegeng adalah contoh nyata bahwa polisi dapat bekerja dengan hati nurani, mengayomi masyarakat, dan tetap tegas dalam menegakkan hukum.
Dan Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja. Bahwa Reformasi Polri tidak boleh hanya menjadi jargon. Perlu ada langkah konkret dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi sistem kepolisian, serta penegakan hukum yang adil dan transparan.
Oleh karenanya, di era digital, citra Polri sangat dipengaruhi oleh sentimen publik di media sosial. Seperti yang disampaikan Konsultan dan Praktisi Komunikasi Digital, Jusman Dalle, bahwa keberadaan Polri di platform digital harus lebih interaktif dan responsif terhadap keluhan masyarakat.
Seperti kasus-kasus besar seperti penembakan ajudan oleh mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan telah menurunkan kepercayaan publik terhadap Polri.
Oleh karena itu, reformasi yang nyata harus segera dilakukan agar Polri kembali mendapatkan legitimasi sebagai institusi penegak hukum yang dipercaya rakyat, pungkasnya.
)**Tjoek