Yogyakarta (Uritanet) :
Penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbuntut panjang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan Instruksi Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang melarang seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menghadiri retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 21-28 Februari 2025 di Magelang.
Instruksi ini memicu reaksi beragam, termasuk dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. Menurutnya, langkah PDIP tidak mencerminkan sikap negarawan, terutama dari sosok Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta ini menilai bahwa retreat merupakan langkah positif untuk meningkatkan kesadaran kolektif para pemimpin daerah dalam menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat.
“Masa gara-gara Sekjen PDIP Hasto semua jadi baper. Retreat ini upaya bagus untuk membangun sinergi kepemimpinan daerah dan pusat. Mengaitkan hal ini dengan kasus Pak Hasto hanya akan menghambat pembangunan,” ujar Gus Hilmy (21/02).
Lebih lanjut, Gus Hilmy menegaskan bahwa kasus korupsi sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan opini media atau langkah-langkah yang dapat diartikan sebagai bentuk perlawanan terhadap KPK.
“Kalau memang ada kasus, selesaikan di pengadilan, bukan lewat media atau tindakan yang menunjukkan ketidakterimaan. Sikap PDIP ini bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Gus Hilmy menyayangkan sikap PDIP yang dinilainya bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi. Apalagi, KPK sendiri dibentuk saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI.
“Sebagai partai pemenang Pemilu, PDIP seharusnya menjadi contoh dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK lahir pada era Megawati, seharusnya partai ini justru mendukung penguatan KPK, bukan menghambat kinerjanya,” tambahnya.
Terkait retreat, Gus Hilmy berharap kegiatan ini benar-benar difokuskan pada penguatan pembangunan daerah, bukan sekadar menjadi ajang instruksi pemerintah pusat kepada kepala daerah.
“Retreat ini seharusnya melibatkan kepala daerah dan wakilnya, karena mereka bekerja sama membangun daerah. Jangan hanya kepala daerah yang dibekali. Selain itu, materi yang diberikan juga harus lebih fokus pada pembangunan daerah daripada sekadar pelaksanaan kebijakan pusat,” pungkasnya.
)**Tjoek