Uritanet – Jakarta, 6 Februari 2025 — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan segera menggelar sosialisasi sistem pembayaran berbasis kinerja, sesuai dengan Peraturan Menteri Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur skema pembayaran berbasis kinerja bagi pemerintah daerah di wilayah pesisir, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor kelautan.
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Muhammad Yusuf, menyebutkan bahwa sosialisasi akan dilakukan secara online agar dapat menjangkau lebih banyak pihak, khususnya para pemilik tambak tradisional.
“Kita akan segera melakukan sosialisasi, terutama kepada teman-teman miladera yang giat membuka tambak. Ada banyak upaya yang bisa dilakukan agar tambak lebih berkelanjutan,” ujar Yusuf kepada wartawan di kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (6/2).Dorongan KKP untuk Modernisasi Tambak
Dalam kesempatan yang sama, Yusuf menjelaskan bahwa tambak tradisional menghadapi tantangan besar, salah satunya kejenuhan tanah setelah digunakan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menyebabkan lahan sulit ditanami kembali, sehingga KKP mendorong penerapan sistem tambak modern yang lebih ramah lingkungan.
Sebagai contoh, Yusuf menyoroti penerapan tambak modern di Kebumen yang menggunakan teknologi untuk mengontrol air limbah dan mengantisipasi perubahan musim, sehingga dapat mengurangi risiko penyakit pada hasil budidaya.
“Jika tambak tradisional bergantung langsung pada tanah, penyakit sulit dikontrol. Dengan sistem modern, semuanya bisa lebih terkelola,” katanya.
Yusuf juga menekankan bahwa metode ini memungkinkan wilayah berpasir seperti Kebumen tetap bisa mengembangkan tambak secara optimal. Bahkan, beberapa negara telah berhasil mengubah padang pasir menjadi kawasan tambak dengan teknologi yang tepat.
“Kalau kita tetap memakai metode lama, tambak akan terus menyusut dan lahan akan rusak. Dengan budidaya sistem modern, kita bisa terus berbudidaya tanpa merusak lingkungan,” tutupnya.
Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas bagi para pemangku kepentingan terkait, sehingga sistem pembayaran berbasis kinerja dan penerapan tambak modern dapat berjalan secara optimal demi keberlanjutan sektor kelautan di Indonesia.
**Benksu
