Uritanet, Jakarta –
Melalui skema Public Private People Partnership (PPPP), keterlibatan masyarakat di daerah dalam proses pembangunan yang bersumber dari investasi swasta, sudah menjadi tren internasional. Dan menjadi jaminan kelancaran investasi, sekaligus memastikan pembangunan yang berkeadilan. Dengan skema tersebut pula, dipastikan akan mendapat dukungan masyarakat di daerah.
Seperti diberitakan, kementerian Investasi mengungkapkan beberapa negara mulai dari negara tetangga bahkan hingga negara-negara di Eropa dan Timur Tengah melirik investasi EBT di Indonesia.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pun meminta investasi di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) yang potensinya sangat besar di Indonesia, menggunakan pendekatan skema tersebut, untuk mempercepat dan memperlancar proses pembangunan.
Kita bersyukur banyaknya potensi investasi dari mancanegara di sektor EBT. Tetapi minta pemerintah memperhatikan keterlibatan masyarakat di daerah, terutama masyarakat di lokasi sumber EBT tersebut. Karena skema pelibatan masyarakat akan menjadi jaminan kelancaran dan dukungan investasi, serta menjadi bagian dari penerima manfaat langsung, tukas LaNyalla (5/6).
Meski nantinya ada proses komunikasi yang lebih panjang. Tetapi hasil akhirnya akan lebih baik. Karena dengan pembangunan berkeadilan tersebut, dipastikan akan membawa dampak kemakmuran langsung bagi daerah.
“Dan itu yang selama ini kami perjuangkan di DPD, karena bagi kami kemakmuran harus dibangun dari daerah. Bahkan saya sering mengatakan, desa harus jadi kekuatan ekonomi, untuk penopang ledakan populasi usia produktif,” tandasnya.
Potensi sumber EBT, mulai dari panas bumi, tenaga air, hingga surya dan hidrogen dan lainnya, cukup melimpah di daerah-daerah. Tetapi di beberapa lokasi tersebut, telah hidup dan didiami oleh masyarakat di daerah itu bertahun-tahun. Dan mereka hidup dari potensi tersebut. Termasuk masyarakat adat. Ini yang harus dipikirkan dengan skema yang berkeadilan.
“Saya yakin pemerintah ingin investasi lancar dan pembangunan tersebut mendapat dukungan masyarakat. Salah satu solusinya adalah melibatkan masyarakat di daerah tersebut sebagai bagian dari proses pembangunan tersebut, sebagai bagian dari penerima manfaat (beneficial ownership),” tandas kandidat Doktor Hukum Pembangunan Universitas Airlangga tersebut.
Mantan Ketua KADIN Jawa Timur itu juga berharap kementerian investasi memberi kesempatan pengusaha dalam negeri untuk masuk ke sektor EBT. Kalau swasta nasional kesulitan pendanaan, pemerintah bisa mendorong bank negara (Himbara) untuk mendukung pendanaan yang lebih lunak.
“Sejauh ini banyak dari negara-negara maju, itu investornya memang sudah tertarik sejak lama untuk bisa berkontribusi di energi terbarukan di Indonesia,” ujar Nurul Ichwan saat ditemui di sela acara Road To Investment Days 2024, di Hotel Mulia, Jakarta (4/6).
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan, pun menambahkan banyak negara maju ‘antre’ bisa berinvestasi pada sektor energi terbarukan dalam negeri ini.
)**Nawasanga