Uritanet, Jakarta –
“Pemerintah Republik Indonesia akan memberikan bantuan kepada Palestina dan Sudan yang nilainya masing-masing 1 juta USD,” demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) Membahas Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan Palestina dan Sudan, di Kantor Kemenko PMK (26/3).
Menko Muhadjir menerangkan, pemerintah Indonesia telah menerima permintaan bantuan dari kedua negara tersebut. Permintaan dari Pemerintah Mesir ditujukan untuk membantu penanganan kesehatan rakyat Palestina yang saat ini banyak mengungsi di Mesir.
Menko PMK menerangkan, permintaan dari Pemerintah Sudan ditujukan untuk membantu masalah krisis kesehatan masyarakat karena dampak konflik internal.
“Untuk selanjutnya, sumber pendanaan bantuan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dan Dana Kedaruratan melalui BNPB, yang selanjutnya akan disalurkan sesuai dengan apa yang diusulkan dari Kementerian Luar Negeri,” jelas Menko PMK.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan bahwa dari pihak Palestina dan Sudan, sudah menyampaikan daftar berbagai macam kebutuhan untuk penanganan krisis kesehatan. Sehingga, akan lebih memudahkan bagi Pemerintah Indonesia dalam merespons pemberian bantuan. Menlu Retno menyampaikan, pemenuhan bantuan akan diprioritaskan dari produk dalam negeri yang fit dengan daftar bantuan.
“Indonesia siap memberikan bantuan kepada Sudan dan Palestina melalui Mesir, dan ini bagian dari diplomasi kemanusiaan yang terus dilakukan pemerintah Indonesia terutama dalam kurun waktu 10 tahun ini,” ujar Menlu.
Menlu Retno menyampaikan, khusus bantuan ke Palestina akan menambahkan atau melengkapi dari bantuan-bantuan yang telah diberikan sebelumnya oleh pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah Indonesia juga berencana memberikan bantuan melalui jalur udara atau air drop yang diberikan untuk rakyat Gaza Utara.
“Jika ditotal bantuan sudah 4.400 ton yang semuanya diperuntukkan untuk Gaza,” ujar Retno.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa pemberian bantuan kali ini menggunakan DSP yang ada di BNPB. Dia menjelaskan, skema bantuan yang disalurkan melalui DSP bisa dilakukan untuk bencana di luar negeri dengan persetujuan melalui RTM dan Kemenlu.
Kemudian juga ada rencana skema bantuan dari organisasi filantropi dan swasta yang juga akan dihimpun BNPB. Kepala BNPB menyampaikan bahwa pemberian bantuan ke luar negeri sudah cukup sering dilakukan, sehingga dia optimis pengiriman bantuan kali ini akan bisa berjalan baik dan lancar.
“Teknis pelaksanaan setelah ini kita akan membentuk Satgas terpadu BNPB, Kemlu, Kemenkes, barang akan ditentukan oleh Kemenlu sesuai permintaan. Kemudian akan kita angkut dengan pesawat Garuda, mudah-mudahan minggu depan sudah terealisasikan,” jelasnya.
Dalam kesempatan Rapat Koordinasi tersebut hadir Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, jajaran Kemenlu, BNPB, Perwakilan Kemenkes, Kemenkeu, Kemensetneg, Setkab, dan BPKP.
)**benksu