Uritanet, Medan –
Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama kawasan ini bisa menjadi daerah yang nyaman, sehat, dan menginspirasi bagaimana pemerintah menyelesaikan kemiskinan ekstrem terutama di wilayah-wilayah kumuh, demikian ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat peninjauan penataan Kawasan Medan Belawan Bahari, Kota Medan, Sumatera Utara (17/02).
Belawan Bahari merupakan kawasan miskin ekstrem yang ada di Kota Medan. Kawasan ini merupakan wilayah yang sering kali terendam banjir rob saat air laut pasang. Kemudian, Kawasan Belawan Bahari juga memiliki permasalahan lingkungan yang cukup buruk seperti banyaknya sampah, kurangnya drainase, air bersih dan banyak rumah tidak layak huni.
“Ini Kampung Belawan merupakan wilayah Kota Medan yang memang menjadi salah satu program penanganan daerah kumuh kemiskinan ekstrem dengan pendekatan lingkungan yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah,” ujar Menko Muhadjir.
Pemerintah melalui Kementerian PUPR bersama berbagai instansi terkait melakukan penataan ulang kawasan Belawan Bahari dengan menggunakan roadmap pembangunan menyeluruh dan jangka panjang.
Upaya telah dilakukan Kementerian PUPR, dengan melakukan pengerjaan saluran drainase, normalisasi saluran pipa, konstruksi air bersih dengan reservois glass steel, pembangunan jalan lingkungan, ruang terbuka publik, lokasi penjemuran ikan, termasuk juga pembangunan rumah tidak layak huni yang ambles terkena rob.
Selain itu, Kementerian PUPR juga berencana membangun rumah susun untuk menjadi kawasan rumah layak huni untuk warga Kawasan Belawan Bahari.
Kemudian, untuk penanganan banjir rob, juga dibangun 7 pintu air yang akan mengalirkan air rob supaya tidak menggenangi pemukiman warga.
“Dari pemaparan pihak Kementerian PUPR, pembangunan kawasan Belawan Bahari ini masih sekitar 30 persen, dan masih perlu waktu. Tapi InsyaAllah 2024 ini akan kita tuntaskan,” ucap Menko PMK.
Muhadjir juga berharap dengan adanya penataan pembangunan Kawasan Belawan Bahari dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem yang ada di Sumatera Utara.
Menurutnya, selain dengan skema mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, pembangunan wilayah ekosistem pesisir juga menjadi cara untuk menangani kemiskinan ekstrem.
Dalam kesempatan kunjungannya itu, Menko PMK didampingi PJ Gubernur Sumut Hasannudin, Walikota Medan Bobby Nasution, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito, Direktur BPJS Ketenagakerjaan Zainudin, Kepala Pusat Wilayah I BPIIW Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Direktur PT Sarana Multigriya Finansial, PT POS Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia, dan pihak kementerian dan lembaga terkait lainnya.
)**benksu