Uritanet, Jakarta –
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam Halal Bi Halal dan Rapat Koordinasi IDI Wilayah Jawa Timur bertema ‘Ketahanan Negara pada Aspek Layanan Kesehatan dan Kedokteran Menghadapi Liberalisasi Investasi’ (14/5), mendorong penguatan fungsi Public Meaningful Participation atau keterlibatan publik dalam penyusunan Undang-Undang.
Itu yang dirasakan oleh para dokter dan tenaga kesehatan saat ini adalah tidak terjadinya public meaningful participation yang cukup dalam pembahasan RUU Kesehatan. Sehingga, para dokter terpaksa menempuh tradisi yang berbeda, yaitu ikut turun ke jalan.
“Saya sangat memahami kegelisahan para dokter dan tenaga kesehatan terhadap RUU Kesehatan. Di dalam Naskah Akademik RUU tersebut, dalam Bab V halaman 231, memang semangatnya adalah penguatan dan pengembalian fungsi regulator kepada pemerintah. Sehingga peran IDI sebagai organisasi profesi akan berkurang,” kata LaNyalla.
“Termasuk adanya percepatan pengadaan jumlah dokter dan tenaga kesehatan, dengan membuka pintu yang luas untuk dokter-dokter asing dan lulusan asing,” tambah dia lagi.
Namun ditegaskan oleh LaNyalla, DPD di dalam Konstitusi bukan pembentuk Undang-Undang. Karena pembentuk Undang-Undang adalah DPR bersama Pemerintah. Peran DPD dalam pembahasan RUU Kesehatan ini adalah memberikan pandangan.
“Pembahasan akan kami mulai setelah Sidang Paripurna minggu depan. Semoga saja pendapat yang kita sampaikan, yang merupakan suara teman-teman dokter dan tenaga kesehatan didengar dan diperhatikan oleh DPR dan Pemerintah,” tukasnya.
Turut hadir Ketua IDI Wilayah Jawa Timur, Dr. dr. Sutrisno, Sp.OG.K, Sekretaris dan Para Pengurus IDI Wilayah Jawa Timur serta Ketua IDI Cabang dan Ketua Keseminatan IDI Se-Jawa Timur.
)***Nawasanga