Uritanet, Jakarta –
Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sawit oleh Pemerintah melalui Kementerian keuangan tidak menyentuh langsung persoalan industri perkebunan kelapa sawit rakyat di daerah, jelas Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin.
“Keberadaan Satgas sawit yang diharapkan mampu memperbaiki tata kelola sawit secara menyeluruh. Namun sayangnya Satgas justru hanya menjadi instrumen penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit”, ujar Sultan (20/04).
Share Article :