Tatyana Sutara yang kini menjabat Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat akan bersaing di Dapil II Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri pada Pemilu 2024. Ia akan berjuang memberdayakan ekonomi masyarakat, terutama kaum perempuan Jakarta.
“Selain di partai, saya aktif di kegiatan organisasi seperti Iwapi (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) dan Kadin. Di dua organisasi tersebut kegiatan saya lebih kepada dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi perempuan,” ujar Tatyana dalam keterangannya, Senin (16/1/2023).
Menurut dia, pemberdayaan ekonomi menjadi kunci yang bisa membantu masyarakat memperbaiki kehidupannya. Kemudian menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi, serta membuka akses permodalan dan akses market.
Tatyana yang aktif di dalam partai mengatur keuangan terus berupaya mengatur waktu agar setiap aktivitas dan program-program yang sudah direncanakan untuk masyarakat, dapat berjalan dengan baik.
“Dengan aktivitas-aktivitas saya di organisasi secara tidak langsung saya bisa bertemu dengan masyarakat, dan juga konstituen saya di Dapil II Jakarta,” kata Tatyana.
Hal itu merupakan dinamika aktivitasnya sehari-hari dalam konteks kegiatan di organisasi. Tak terkecuali kesibukannya yang padat di Iwapi dan Kadin. Namun berkat manajemen wktu, dia bisa menjalaninya dengan baik. Apalagi sekarang sudah eranya digitalisasi.
“Semenjak pandemi, pekerjaan-pekerjaan itu dapat dilakukan secara online. Ini sebenarnya malah mempermudah saya untuk mengatur waktu kegiatan organisasi,” tukasnya.
“Semoga dengan kegiatan partai dapat berjalan sinergis. Terlebih kegiatan di partai juga membantu masyarakat, termasuk di dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
Tatyana bergabung dengan Partai Demokrat sejak tahun 2004. Alasannya bergabung karena Partai Demokrat sesuai dengan karakter dirinya. Sebab Demokrat partai yang nasionalis-religius.
Sebagai kader Demokrat, Tatyana berharap dapat lebih banyak lagi mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat. “Tentunya harapan masyarakat itu bisa saya wujudkan hingga ke legislatif. Artinya, harapan mereka tentunya adanya undang-undang dan peraturan- peraturan yang dilegislasi mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya.