URITANET,-
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) adalah organisasi Perempuan yang pengurus dan anggotanya mayoritas adalah perempuan dengan berbagai ragam Disabilitas (fisik, sensorik, mental, intelektual), didirikan pada tanggal 9 September 1997 di Jakarta, dengan nama Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HWPCI), HWDI lahir sebagai dampak dari tuntutan global perlindungan dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi berlapis.
Persoalan fasilitas dan bantuan untuk kaum disabilitas sering menjadi polemik. Hal itu diungkapkan perwakilan Himpunan Wanita Disabiltas Indonesia (HWDI) dan Komunitas Bekasi mendengar dan berbicara (Kotak menara) saat audiensi dengan Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto di ruang kerjanya, Senin (14/6).
”Kota Bekasi masih kurang ramah bagi para disabilitas. Selama ini kaum difabel nggak pernah diajak ikut musrenbang. Saya pernah ke Puskesmas dan Kantor Kelurahan tapi disana enggak ada lantai miring dan pegangan untuk disabilitas. Dan itu posisi tangga, saya itu kan enggak bisa melangkah tinggi jadi mau naik tangga jadi susah banget,” ujar salah satu perwakilan dari Komunitas HWDI.
Hal lain yang membuat gusar adalah masih minimnya perhatian Pemerintah Kota Kota Bekasi. Ia menyebut, difabel tidak pernah dilibatkan dalam berbagai kegiatan.
Padahal pihaknya juga ingin terlibat dalam pembangunan kota. Setidaknya juga ikut dalam pembangunan jalur pedestrian yang ramah disabilitas dan pengembangan UMKM bagi para kaum disabilitas.
“Kami ingin ada pemberdayaan ekonomi bagi kaum disabilitas. Bagaimana kita bisa tetap produktif dengan kekurangan yang dimiliki. Di kota Bekasi banyak penyandang disabilitas yang produktif. Kami berharap ada tempat untuk kegiatan teman-teman disabilitas agar bisa memasarkan produknya. Kami berharap pemerintah bisa ikut mengangkat disabilitas agar lebih produktif. Dan produknya harus bisa bersaing. Kami siap untuk diadakan pelatihan UMKM,” harapnya.
Hal lain juga disampaikan Lisa perwakilan Komunitas Kotak Menara. Pihaknya berharap anak-anak tuna rungu yang ada di komunitasnya bisa bersekolah di sekolah umum. Pasalnya ada anak-anak tuna rungu yang juga bisa berkomunikasi secara verbal.
“Kami berharap untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah inklusi bisa masuk sekolah umum. Sebab kalau di sekolah umum anak-anak kami bisa punya tambahan kegiatan dan meningkatkan keterampilan,” jelas Lisa.
Dia berharap sosok Tri Adhianto mampu memberikan solusi. ”Beliau sosok yang peduli dan mau mendengarkan. Saya berharap banyak pada beliau,” tutur Lisa.
Mendengar keluhan itu, Tri Adhianto mengatakan bahwa komitmennya melibatkan difabel sudah menjadi perhatiannya sejak awal. Tri mengatakan selalu memberikan perhatian dan bantuan. ”Terlebih lagi ketika Covid-19 seperti ini. Saya sadar betul apa yang mereka rasakan,” ujar Tri.
Ke depannya, Tri berjanji menggandeng difabel dalam pembangunan kota. Pelibatan difabel diwujudkan dalam pembangunan ruang dan fasilitas untuk pengembangan kreativitas.
”Pemerintah harus hadir untuk warganya. Dan insyallah kedepan saya akan beri ruang di jalur pedestrian, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan space untuk mengembangkan skill mereka. Dan saat ini di Plaza Pemkot sendiri sudah diberikan fasilitas bagi kaum difabel. Dan kedepan gedung pemerintah akan menjadi perhatian termasuk ruang milik publik,” terang Tri.
Dalam kesempatan tersebut Tri juga sempat menghubungi langsung Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk membantu anak-anak disabilitas yang ingin masuk ke sekolah negeri yang ada di Kota Bekasi.
(**rief/jegegtantri