URITANET – Perjuangkan dana budaya untuk keraton, sebagaimana dikeluhkan Keraton Surakarta Hadiningrat (4/6). Keluhan dana budaya disampaikan KGPH Adipati Dipokusumo, yang mewakili Sri Susuhunan Paku Buwono XIII.
“UU cagar budaya memang membantu keraton terutama soal pemeliharaan fisik bangunan. Namun sebagai pelestari budaya warisan leluhur, ada banyak hal yang diadakan oleh keraton. Dan itu kurang mendapat dukungan dari Pemerintah daerah maupun pusat,” kata Dipokusumo.
Sementara KPH Hari Sulistiyono Sosro Negoro, yang mewakili GKR Pakubuwono, menyampaikan bahwa Keraton mempunyai sekitar 12 event atau agenda budaya yang rutin dilakukan tiap tahun. Bahkan sudah menjadi event nasional, seperti Gerebeg, Tingalan Dalem, Peringatan Malam 1 Suro dan lainnya.
Tapi sama sekali kami tidak pernah terima bantuan dana atau apapun. Pernah kita mengajukan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk kegiatan tersebut, tapi belum juga disupport, kata Sosro Negoro.
Pihak Keraton Surakarta berharap agar aspirasi tersebut disampaikan ke pemerintah. Bahwa Paku Buwono XIII sudah melakukan amanah-amanah budaya sebaik-baiknya.
Bahkan isu-isu konflik tidak halangi Keraton Surakarta untuk melestarikan budaya, melaksanakan ritual upacara yang merupakan warisan leluhur, katanya.
Keluhan Keraton soal dana atau anggaran budaya akan kita sampaikan ke Presiden. Saya kira dana itu bisalah dianggarkan karena untuk pelestarian budaya, kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
LaNyalla juga berbicara soal nilai-nilai luhur keraton atau kerajaan yang bisa menjadi teladan. Peran Kerajaan di masa kini berbeda dengan masa kejayaan Nusantara.
Meski begitu, nilai luhur yang tertanam di Kerajaan seharusnya tetap diteladani. Nilai-nilai Adiluhung serta Adab dan Kearifan Lokal yang tertanam di lingkungan Keraton dan Kerajaan Nusantara dapat menjadi inspirasi bagi kami dan penerus bangsa, khususnya generasi muda, ujarnya.
Kerajaan-kerajaan Nusantara terbukti berperan penting dalam menjaga kebudayaan daerah di tengah serbuan nilai-nilai globalisasi. Oleh karena itu, Kerajaan Nusantara harus menjadi instrumen utama kebudayaan bangsa.
Hadir di Keraton Surakarta bersama sejumlah senator, yakni Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Sylviana Murni (Ketua Komite III) Bustami Zainuddin (Wakil Ketua Komite II), Evi Afita Maya (Wakil Ketua Komite III), Senator asal Jawa Tengah Bambang Sutrisno, senator Bali Bambang Santoso, Sekjen DPP Majelis Adat Kesultanan Nusantara (MAKN) Yani WS Koeswodidjoyo, dan Yurisman Star (Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara). Rombongan diterima Sri Susuhunan Paku Buwono XIII dan GKR Paku Buwono di Sasana Handrawina dengan alunan gendhing-gendhing Jawa.
Penulis : Jegegtantri
Sumber : DPD RI